KASUS hukum pranata

April 9, 2019 | Author: nadya titania | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

kasus kasus di indonesia yang berkaitan dengan hukum pranata arsitektur...

Description

HUKUM PRANATA BANGUNAN “Kasus - Kasus di Indonesia”

NADYA TITANIA ALPHINA WEKOILA E1B1160

UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS TEKNIK S1 ARSITEKTUR KENDARI 2017

KASUS PROYEK ABADI PERBAIKAN JALUR PANTURA PULAU JAWA

Jalur Pantura merupakan urat nadi perekonomian nasional terpenting dan paling sibuk di seluruh negeri. Siang maupun malam jalur jalan ini nyaris tak pernah tidur. Berbagai moda angkutan darat selalu menyemut melintasi jalur ini. Latar Belakang Permasalahan

Proyek perbaikan Jalur Pantura Pulau Jawa sepanjang 1300 KM, mulai dari Anyer sampai Banyuwangi sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia. Tiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk perbaikan  jalan di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, Namun, yang terjadi saat ini, pembangunan  jalur Pantura hanya dilakukan dengan penambalan aspal aspal secara terus menerus. menerus. Penyebab Mudah Rusaknya Jalan Pantura

Dari segi kontruksi (menurut Boyamin;MAKI) disebutkan, bahwa proyek tersebut adalah proyek Swakelola perbaikan jalan yang bersifat rutin. Kem-PU diduga mengurangi volume aspal kepada supplier asphalt mixing plant (AMP). Sehingga sepanjang 1300 Km  jalur Pantura selalu mengalami kerusakan dan perbaikan. Kerusakan Pantura terjadi akibat volume kendaraan yang melintas melebihi kapasitas semestinya Dari segi kontruksi dan juga segi penggunaan. Dari segi pengawasan, ketidak tegasan pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan proyek tersebut, dalam memantau pelaksanaannya sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan/meraih keuntungan dari kegiatan proyek tersebut dan tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan tersebut. Dampak Akibat

Rusaknya jalur Pantura menyumbang tingginya angka kecelakaan dan korban tewas di jalan. Melambungnya harga pangan akibat buruknya jaringan distribusi seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini akan memicu naiknya angka inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. BAB I PASAL 1 AYAT (6) DAN (11) UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI NOMOR 18 TAHUN 1999 Ayat 6 kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah

diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa. BAB I PASAL 1 AYAT (6) DAN (11) UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI NOMOR 18 TAHUN 1999 Ayat 11 Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Analisa Permaasalahan

Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) menegaskan bahwa tanggungjawab pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan konstruksi berlaku dari awal sampai serah terima akhir. Pasal 25 ayat 2 UUJK menyatakan bahwa kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Penyedia jasa menurut Pasal 16 ayat 1 terdiri dari perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi. Kesalahan dalam pelaksanaan Kesalahan dalam pengawasan Kontraktor/pekerja yang bekerja menyimpang dari speksifikasi teknis membiarkan pelaksana bekerja menyimpang juga merupakan kesalahan pihak pengawas. Analisa Hukum

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini dapat berupa peringatan tertulis sampai sanksi pencabutan izin usaha dan/atau profesi Bab X pasal 41 UUJK Bab X pasal 42 UUJK. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. Sanksi Hukum

Tanggung jawab penyedia jasa dalam UUJK Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam Bab

X pasal 41, 42 dan 43 UUJK dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka-luka, Solusi Yang Dapat Digunakan

Jalur ganda kereta api efektif untuk mengurangi beban jalan pantura yang sudah terlalu berat. Di wilayah daerah operasional Cirebon, PT KAI secara resmi akan menggunakan jalur itu per Juni 2014. Jika dimanfaatkan secara optimal, penggunaan  jalur KA itu akan bisa mengurangi beban jalan raya hingga 40 persen. Kementerian PU dapat berperan dalam memberikan solusi bagi permasalahan proyek abadi ini degan menerapkan Performance Based Maintenance Contracting. Sebagai solusi dari kelebihan tonase, Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengalihan beban berat yang lebih dari 10 ton ke lintas laut. “Tentunya

alternatif-alternatif tersebut harus dilengkapi dengan ketegasan KPK dan pihak berwenang lainnya untuk segera menyelediki dugaan korupsi di Jalur Pantura ini. Butuh ketegasan dan kepastian hukum. Di samping untuk menyelamatkan uang negara, hal ini dapat memicu optimisme bersaing secara sehat dalam usaha. Serta tentu saja, kita pada akhirnya akan dapat mengucapkan selamat tinggal kepada Proyek Abadi Perbaikan Jalur PanturaPulauJawa”.

KASUS RUNTUHNYA PENAMBAHAN BANGUNAN PADA GROSIR TANAH ABANG

Suatu kontrak konstruksi yang telah memenuhi syarat syarat yang sah dan asasasas suatu kontrak, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kegagalan bangunan (Building Failure). Failure). Dalam pekerjaan konstruksi bangunan sering ditemukannya kegagalan bangunan yang dapat diakibatkan oleh pihak penyedia jasa atau pengguna jasa. Semua pekerjaan konstruksi melakukan pergerakannya sesuai dengan tahapan (siklus) kegiatannya yaitu diawali dengan perencanaan, sifat bahan bangunan yang digunakan, pengujian bahan dan bangunan/konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharan bangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. Tahap-tahap tersebut harus dilakukan dengan baik, jika pada salah satu tahap terjadi kegagalan maka akan mempengaruhi kegiatan yang lainnya serta harus mengikuti ketentuan atau standar yang berlaku. Kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh faktor kesalahan manusia itu sendiri. Kesalahan manusia itu dapat diakibatkan dari ketidaktahuan,kesalahan kinerja (kecerobohan dan kelalaian) dan keserakahan. Ketidaktahuan dapat diakibatkan dari kurangnya pelatihan, pendidikan dan pengalaman. Kesalahan kinerja ( kecerobohan dan kelalaian) termasuk salahnya dalam perhitungan dan tidak terperinci, tidak benar dalam membaca gambar dan spesifikasi dan cacat konstruksi. Walaupun demikian, konsultan tersebut harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal juga. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserah-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/atau pengguna jasa. kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana

disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa. Berdasarkan UU Kegagalan Bangunan terbagi atas beberapa definisi di : 1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pelaksanaan Undang  – Undang Jasa Konstruksi 3. HAKI pada tahun 2001 mencoba mengkaitkan dengan UU-RI No.18 Tahun 1999 4. Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Latar Belakang

Kasus di bidang konstruksi sebenarnya sering juga terjadi malpraktek yang disebabkan baik oleh pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa. Salah satu contoh malpraktek konstruksi adalah robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah Abang yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 yang lalu. Robohnya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah Abang sangat mungkin disebut sebagai malpraktek konstruksi. Walaupun selama ini robohnya suatu bangunan tidak pernah disebut sebagai malpraktek. Kesalahan-kesalahan di bidang konstruksi yang dilakukan oleh orang-perorang atau badan usaha yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain menurut penulis dapat disebut sebagai malpraktek konstruksi. Dalam kasus Metro Tanah Abang kerugian dialami oleh masyarakat yang menderita luka-luka dan meninggal dunia. Penyebab

Penyebab runtuhnya berdasarkan informasi yang didapat, runtuhnya gedung tambahan grosir metro tanah abang disebabkan beberapa kesalahan seperti dibawah i ni : 1. 1. Kesalahan Perencanaan 2. Kesalahan Pelaksanaan 3. Kesalahan Pengawasan Akibat

Akibat yang timbul berdasarkan informasi yang didapat adalah sebagai berikut: 1. Terdapat korban meninggal sebanyak 4 orang 2.

Terdapat korban luka  –luka sebanyak 14 orang

3. Bertambahnya biaya dan waktu untuk konstruksi

Sanksi Hukum

Sanksi hukum yang diberikan adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab penyedia jasa dalam uujk nomor 18 Tahun 1999 disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2. 2. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam Bab X pasal 41, 42 dan 43 UUJK.

3. Dikenakan dua dugaan pidana yaitu pelanggaran pasal pelanggaran pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, pasal 360 KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain lukaluka, serta pelanggaran UU nomor 28 tahun 2002 mengenai bangunan dan gedung.

KASUS BANGUNAN PERKANTORAN DI KABUPATEN KA BUPATEN PULANG PISAU MELANGGAR GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB)

GSB dibuat agar setiap orang tidak semaunya dalam membangun. Selain itu GSB  juga berfungsi agar tercipta lingkungan pemukiman yang aman dan rapi. Membangun sebuah rumah ibarat kita menyeberang jalan. Harus melihat kiri dan kanan agar selamat. Demikian juga dalam membangun rumah, banyak aspek “kiri -kanan” yang perlu

diperhatikan agar calon penghuni selamat. Aspek “kiri-kanan” itu berupa persyaratan administratif dan persyaratan teknis

yang sesuai dengan fungsi rumah. Segala persyaratan itu tertuang di dalam aturan tentang tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, terkadang membuat orang mengabaikan aturan tersebut termasuk juga aturan mengenai GSB (Garis Sempadan Bangunan). Dalam penerapannya, masih banyak bangunan di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) yang ditengarai masih melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Hal itu disampaikan Anggota DPRD Pulpis, Tendean Indra Bela saat ditemui Borneonews. Pasal 13 Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus mempunyai persyaratan jarak bebas bangunan yang meliputi GSB dan jarak antargedung. Selain itu dalam membangun rumah, juga harus sudah mendapat standarisasi dari pemerintah yang tercantum di dalam SNI No. 03-1728-1989. Standar ini mengatur bahwa dalam setiap mendirikan bangunan harus memenuhi persyaratan lingkungan bangunan, di antaranya larangan untuk membangun di luar GSB. Menurut penjelasan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 441 Tahun 1998 tentang Pesyaratan Teknis Bangunan Gedung, GSB dari samping dan belakang bangunan  juga harus mendapatkan perhatian. Ada beberapa hal persyaratan untuk untuk memenuhi GSB dari samping dan belakang bangunan. Persyaratan itu adalah: a. Bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan

b. Struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 cm ke arah dalam dari batas bangunan c.

Untuk perbaikan atau renovasi bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri di samping dinding batas terdahulu.

d. Pada bangunan rumah tinggal rapat, tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan Dalam penataan kota, banyak yang harus dilakukan Pemkab Pulang Pisau, selain meningkatkan infrastruktur dan sarana penunjang untuk estetika (keindahan), masalah izin mendirikan bangunan merupakan salah satu mekanisme yang harus dilakukan pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, Pemkab Pulpis dinilai masih belum konsisten menerapkan peraturan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, IMB tidak bakal bisa diterapkan tanpa melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sudah ada saat ini. ini. Sejumlah bangunan pemerintah daerah sendiri melanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) yang ada. Padahal, syarat dalam pembuatan IMB, bangunan yang ada harus patuh dan mengikuti GSB yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Pemkab Pulpis terkesan tidak tegas dan belum bisa memberikan contoh yang baik dalam menata bangunan. Padahal, sistem penataan bangunan itu berdasarkan peraturan yang dibuat Pemkab Pulpis sendiri. Salah satu contoh bangunan perkantoran yang melanggar GSB adalah kantor Sekretariat DPRD di Jalan Tingang Menteng Menteng dan Kantor Bupati. Sanksi Pelanggaran

Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan kepada setiap pemilik bangunan.

Sanksi

tersebut

berupa

peringatan

tertulis,

pembatasan

kegiatan

pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

KASUS WILAYAH PEMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI CILIWUNG, JAKARTA

Sulit untuk tidak menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersalah lantaran memberikan izin membangun di bantaran Ciliwung. Warga penghuni bantaran Ciliwung tak sedikit yang punya ide dan memiliki izin mendirikan bangunan. Rumah mereka pun teraliri listrik PLN. Mereka juga rutin membayar berbagai iuran daerah. Ketua Ciliwung Institute Sudirman Asun dan Koordinator Komunitas Peduli Ciliwung Bogor Een Irawan Putra, Jumat (31/1/2014), mengatakan, pemerintah harus mengakui sudah membiarkan, bahkan melanggar aturan, sehingga Ciliwung hancur sampai memicu bencana. Bukti pemerintah membiarkan dan melanggar aturan bisa dilihat dari keberadaan permukiman dan bangunan komersial di bantaran Ciliwung dari hulu ke hilir. Padahal, perlindungan sempadan Ciliwung dari bangunan sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Waktu itu, masyarakat mengenal istilah tanah pengairan atau bantaran terlarang untuk bangunan fisik. Sesudah Indonesia merdeka, terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah No 25/1991 tentang Sungai, yang mengatur perlindungan terhadap bantaran. UU No 11/1974 tentang Pengairan lalu digantikan dengan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. PP No 25/1991 tentang Sungai digantikan PP No 38/2011 tentang Sungai. Aturan lama dan baru menegaskan, 10-20 meter dari bibir sungai atau sempadan dilarang untuk dibangun. Sungai, termasuk sempadan, adalah milik negara. Masalahnya, sesudah aturan ditetapkan, penyerobotan bantaran terus terjadi. Pemerintah membiarkan tanah negara diserobot, bahkan dimiliki secara pribadi. Tak sedikit warga yang memegang sertifikat hak milik (SHM) atas sepetak tanah di bantaran

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kondisi diperparah dengan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pemegang sertifikat tanah bantaran. Terdapat pengembang di Depok dan Bogor yang diadukan karena membangun di sempadan Ciliwung. Di Depok, salah satunya dapat ditemukan di kawasan Gunung Pasir. Sebuah pengembang tengah membangun perumahan mewah tepat di bibir Ciliwung. Pengembang itu bahkan telah membangun turap setinggi 5 meter. Namun, turap itu longsor karena tak mampu menahan tanah yang terkikis hujan dan derasnya arus sungai. Pengembang tidak akan berani membangun jika tidak memegang SHM dan IMB. Yang menerbitkan SHM dan IMB tentu adalah lembaga pemerintah. Kerusakan Ciliwung berakar dari pemerintah yang melanggar aturannya sendiri, membiarkan masyarakat menyerobot dan merusak, serta tidak mau menegakkan aturan. Dalam tataran mikro, sudah ada Perda Kota Bogor No 8/2003 yang melarang keberadaan hunian di bantaran Ciliwung. Pemerintah sebenarnya berhak membongkar bangunan. Namun, penertiban urung antara lain karena terbentur kondisi hunian yang sudah ada sejak lama dan pemukim merasa legal. Di Kota Bogor, deretan rumah memenuhi pinggiran Ciliwung di Katulampa, Sukasari,

Baranangsiang,

Pulogeulis,

Babakanpasar,

Sempur,

Bantarjati,

dan

Kedunghalang. Di Katulampa, ada setidaknya 90 rumah di bantaran yang dihuni 110 keluarga. Di Babakanpasar ada sedikitnya 320 rumah di bantaran yang dihuni 360 keluarga. Inilah contoh fakta praktik perampasan sungai yang masif.

KASUS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YANG BERADA DI SEMPADAN SUNGAI BENGAWAN SOLO Keberadaan perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo yang rawan berpotensi bencana mengakibatkan rumah penduduk selalu direndam banjir jika turun hujan dan debit air sungai naik. Tidak terlepas dari bencana alam saja larangan mendirikan bangunan juga di atur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Batasan masalah yang dikaji adalah penegakan sanksi pidana dan kendala penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro yang berpotensi menimbulkan bencana. Penyebab Banyaknya permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo dikarenakan

adanya himpitan ekonomi, dan kurangnya lahan yang akan dihuni oleh penduduk yang berkembang pesat. Banyak terdapat bahaya jika bermukim di sempadan Sungai Bengawan Solo yaitu meliputi banjir, longsor, pencemaran sungai karena pembuangan sampah, pencemaran sungai karena air limbah bekas penduduk sekitar dan dapat mengakibatkan rusaknya sistem drainase. Permasalahan utama yang dihadapi oleh permukiman pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo adalah banjir. Pada tahun 2007 terjadi banjir bandang besar pada daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang hampir menggenangi seluruh wilayah Kecamatan Bojonegoro. Banjir pada akhir tahun 2007 merupakan banjir terbesar setelah tahun 1966, terdapat 15 dari 27 kecamatan di Bojonegoro yang tergenang banjir selama 10 hari dengan ketinggian diatas 1,5 meter . Adanya permukiman di Sempadan Sungai Bengawan Solo Kecamatan Bojonegoro, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan terhadap permukiman semakin besar. Inilah yang menyebabkan tumbuhnya permukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo Kecamatan Bojonegoro. Saat ini di sepanjang Sungai Bengawan Solo tepatnya di Kecamatan Bojonegoro terdapat kurang lebih 1300 bangunan yang menempati daerah sempadan sungai dengan jarak dari bibir sungai sampai tanggul kurang lebih 0-20 meter. Daerah permukiman yang hanya hanya memiliki jarak kurang lebih 1-5 meter dari bibir sungai dan menjadi daerah rawan banjir setiap setiap tahunnya. Permukiman liar itu dibiarkan berdiri kokoh di bantaran sungai bengawan solo dan pemerintahpun tidak bertindak tegas padahal telah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 20112031

pada pasal 22 ayat (1) dan (2) yang membahas tentang penetapan kawasan

sempadan sungai, berbunyi: 1. Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas : a. kawasan sempadan sungai;

b. kawasan sekitar waduk; c.

kawasan sekitar embung;

d.

Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan

e.

kawasan sempadan sumber mata air.

2. Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b.

daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasa permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan

c.

daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, juga mengatur tentang standar kr iteria perumahan dan permukiman, serta diatur pula ketentuan pidananya, yaitu: “Setiap orang yang dengan senga ja membangun perumahan dan/atau permukiman di

tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.00 0,00 (lima puluh juta rupiah)”. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawas an terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya”

Pada penjelasan pasal diatas disebutkan yang dimaksud kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai. Pada hal ini sempadan sungai yang dimaksud disini oleh peneliti adalah Sempadan Sungai Bengawan Solo yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini jelas melanggar tentang penataan ruang, rumah yang seharusnya berada pada zona aman, tetapi malah berada pada zona yang rawan bencana. Bila melanggar ketentuan yang di terapkan dalam pasal-pasal tersebut, maka akan didikenakan sanksi sesuai dengan ketentuannya. Jika memang terjadi kesalahan ada permukiman yang berdiri di bantaran sungai bengawan solo maka harus di tertibkan dan ditegakan, dengan kata lain menerapkan sanksi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, peraturan penggunaan ancaman sanksi sanksi pidana diatur pada pada pasal pasal 157.

Penegakan sanksi sanksi pidana

pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini perlu diterapkan terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo karena memang jelas telah melanggar ketentuan yang berada di dalam undangundang tersebut. Pada hal ini sudah adanya peraturan yang mengatur di dalam undang-undang tetapi pada kenyataannya belum diterpakan sanksi

terhadap perumahan dan permukiman yang berada di sempadan sungai bengawan solo. Untuk itu penulis akan meneliti tentang Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Permukiman Yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo, yang perlu adanya penegakan dan penertiban. Akibat

Terdapat 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang berada di sepanjang tepian Sungai Bengawan Solo yang selalu menjadi langganan banjir luapan dari Sungai Bengawan Solo. Bencana alam selanjutnya adalah bencana tanah longsor yang terjadi akibat meluapnya aliran sungai dan terjadinya illegal loging yang menyebabkan terjadinya longsor di sekitar daerah tersebut, terjadi di 13 Kecamatan dan 22 desa seluruh Kabupaten Bojonegoro. Sehingga sangat bahaya jika mendirikan bangunan, rumah, toko di dekat aliran Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro karena jenis tanah di Kabupaten Bojonegoro juga berpotensi terjadinya longsor. Sanksi Hukum

Pasal 157, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan senga ja membangun perumahan dan/atau permukiman di

tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud, yaitu: ”Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang

berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang”. Disini yang harus bertindak tegas dalam penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo adalah aparat penegak hukum yaitu polisi, dan pamong praja serta harus adanya kordinasi dengan pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro. Dengan begitu maka akan dapat merealisasikan penegakan sanksi pidana terhadap perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dalam kenyataanya pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro tidak pernah ada koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas masalah perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bojonegoro yang setiap tahunnya jika musim penghujan datang air sungai akan meluap ke arah permukiman warga di sekitar Sempadan Sungai Bengawan Solo. Polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai Tugas Pokok yaitu sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakan hukum c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Bahwa dalam kasus yang terjadi disini perumahan dan permukiman yang berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo bukan termasuk delik aduan artinya delik aduan terjadi apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Polisi di sini mengatakan mengatakan bahwa penegakan hukum hukum dalam suatu kasus yang

bukan merupakan delik aduan seperti diatas, dapat dilakukan tindakan penegakan hukum secara preventif berarti berupa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa kongkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Kasus ini juga menyangkut pada lingkungan sekitar yang telah merusak fungsi tata guna lahan dan juga dapat dikenai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, pada pasal 54 ayat (1) dan (2), yaitu: 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c.

rehabilitasi;

d.

restorasi;dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan banyaknya kawasan kumuh dan secara hukum tidak memiliki kekuatan dan kepastian dalam bermukim maka untuk perijinan mendirikan bangunan rumah tinggal tidak sesuai dengan dengan persyaratan perijinan yang benar dan legal.

Dasar hukum hukum

untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bojonegoro yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2010 tentang Persyaratan Perijinan dan Waktu Pelayanan Perijinan. Ijin Mendirikan Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal harus melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk memberikan rekomendasi mengenai tata ruang, Badan Lingkungan Hidup untuk memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan, setelah itu baru melalui Badan Perijinan. Jika sudah terpenuhi semua maka baru Badan Perijinan memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

DAFTAR PUSTAKA https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&ei=cRsSWs6hCMjs0gSiyI_QDA&q=Hukum+t  entang+membuat+bangunan+di+bantaran+sungai&oq=Hukum+tentang+membuat+bangunan+di  +bantaran+sungai&gs_l=psyab.3...93315.111544.0.112106.58.38.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psyab..58.0.0.0...0.DIbopKCEAtA https://www.slideshare.net/HerLianaSidabutar/kegagalan-dalam-konstruksi-bangunan-gedung http://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/09450113/jangan.langgar.gsb

View more...

Comments

Copyright ©2017 itdaklak.info Inc.
SUPPORT itdaklak.info